masih jauh

Masih Jauh !!!


Di Indonesia sebuah perwujudan Hak Asasi Manusia masih mengalami banyak kendala, dikarenakan factor Negara/Pemerintah sendiri yang merupakan pelaku actual(nyata) dalam pelanggaran hak asasi manusia. Sudah bukan hal yang tabu jika Pemerintah terus-menerus melakukan kebohongan terhadap public. Seperti Kasus kematian aktivis (HAM)Hak Asasi Manusia ‘Alm Munir’ yang sangat dikenal dalam memperjuangkan hak-hak rakyat sipil ini, dinilai oleh banyak kalangan sebagai sesuatu yang tak wajar. Maka dari itu timbullah polemic, akan kasus terbunuhnya aktivis HAM Munir yang patut ditelusuri akar peristiwanya dan siapa saja tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam pembunuhan yang terencana itu. Ini adalah tugas Pemerintah dalam mengungkap kasus dan fakta-fakta sesungguhnya dengan depolitisasi(penghilangan kegiatan politik), karena bila dipolitisasikan(dibuat bersifat politik) maka kasus ini bisa jadi, hanya akal-akalan Pemerintah saja, ya ga? Pastinya ya, bila kita masih menjadi warga Negara Indonesia berstatus sebagai ‘rakyat’, bukan sebagai politisi bejat / mungkin sebagai pelaku kapitalis yang kejam.

Ini juga merupakan cermin penting dalam menegakan HAM di Negara ini. Sebab
sudah bukan hal asing lagi bila yang berkuasa / berduit dapat lolos atau mungkin tak tersentuh sedikitpun oleh hukum karena bungkamnya para aparat & penegak hukum. Belum lagi disertai manipulasi barang bukti, saksi palsu, dan apapun yang dibutuhkan untuk lolos dari jerat hukum.

Jadi peristiwa ini harus benar-benar dituntaskan karena kebenaran harus diungkap. Dan masih banyak lagi pelanggaran HAM atas penghilangan nyawa manusia, seperti kasus Marsinah, Irfan Maulana (joki 3in1), kasus yang baru-baru ini ialah eksekusi mati sumiarsih & sugeng di Surabaya serta 4 orang lainnya yang selama 2008 ini telah menjalani hukuman mati. Menyikapi penghukuman mati ini Pemerintah seharusnya merevisi lagi kebijakan dalam memutuskan eksekusi mati terhadap narapidana, sebab itu sama saja dengan melanggar hak individu seseorang untuk hidup. Serta Maftuh Fauzi (mahasiswa UNAS), belum masih termasuk penculikan aktivis mahasiswa yang diadili tanpa sebab yang jelas.

Memang metode kekerasan para aparat tak luput dari sikap seolah-olah Pemerintah mau memperlihatkan Powernya yang lebih daripada rakyatnya. Dan menyikapi metode kekerasan mahasiswa dipergunakan untuk merespon sikap para politisi-politisi pembuat kebijakan Pemerintah yang isinya hanya menyengsarakan rakyatnya. Ya, inilah Demokrasi Totaliter (sistem pemerintahan di mana wakil rakyat yang terpilih secara sah mempertahankan kesatuan negara kebangsaan, yang warga negaranya berhak / memiliki hak untuk memilih ,tetapi tidak banyak atau bahkan sama sekali tidak memiliki partisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah). Bukankah demokrasi tidak saja menjamin kemerdekaan bangsa, tetapi juga kemerdekaan setiap warga. Yang menjadi masalah sejak awal adalah kualitas kepemimpinan politik di Indonesia yang sempit hati dan tak punya nurani.

By:Aryat